Foto : Ketua Umum LAPAAN RI BRM Kusumo Putro,SH,MH
Sapujagadnews.com l Solo – Masalah bantuan sosial (bansos) masih menjadi fokus pemerintah dalam penanganan Covid19. Utamanya mengenai data penerima dan sumber keuangan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan bansos tersebut.
Sejumlah pihak menilai pemerintah masih ragu ragu dalam kebijakan bansos. Apalagi ditengah simpang siur informasi mengenai masa pandemi Covid19, yang diperkirakan makin panjang.
Ketua umum Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI) yang juga anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Solo, BRM Kusumo Putro .SH.MH, pemerintah tidak perlu ragu dan hitung hitungan dalam mengeluarkan dana bansos.
“Sumber keuangan negara sangat cukup untuk menyediakan bansos bagi separuh masyarakat Indonesia. Kita negara kaya dengan pendapatan negara besar. Apalagi masa pandemi ini berikan kesejahteraan dan kenyaman pada rakyat.” Ungkapnya
Kusumo Putro .SH.MH menegaskan yang utama saat ini untuk rakyat adalah makanan dan kesehatan, hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kesejahteraan rakyat.
“Saran nyata kami, alihkan dulu anggaran infrastruktur untuk bansos. Atau gunakan dana dari pendapatan pajak bea cukai misalnya, yang tercatat ada sekira 200 triliun lebih di tahun 2019 kemarin. Rakyat saat ini lebih membutuhkan uang dan makanan daripada infrastruktur.” Imbuhnya.
Karena menurutnya, akan memberikan efek kepercayaan masyarakat menjadi tinggi, apalagi mendekati tahun politik.
Dimana saat ini sedang terjadi krisis kepercayaan rakyat pada pemerintah.
Dikatakan sebelumnya usulan soal penerima bansos yang diperluas sangat logis. Bahkan bagi warga miskin penerima bantuan rutin PKH, BPNT dan kartu lainnya juga dianggap masih layak mendapat tambahan bantuan, karena kebutuhan hidup rakyat terdampak ekonomi semakin menekan.
“Bantuan pemerintah melalui Kemensos dengan besaran 600 ribu baiknya diperluas. Kalau perlu tidak hanya 3 bulan saj, tapi sampai masa pandemi berakhir.”
Kusumo Putro mengaku ia mendapat banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari tidak merata dan tepat sasaran bantuan sosial. Lalu simpang siur informasi mengenai penanganan Covid19, seperti kebijakan antar kementrian yang tumpang tindih bahkan ada yang bertolak belakang.
“Presiden harus peka dan hati hati dalam mengambil kebijakan, data yang digunakan pun harus valid. Jangan ada simpang siur informasi dan kebijakan yang saling tindih. Ini saatnya pemerintah mengambil hati rakyat dengan perhatian nyata,” Pungkasnya (RA.Palguna)
Editor : YL
No Responses