Surabaya | Sapujagadnews.com – Dewan Pimpinan Daerah Projo Jawatimur, meminta kepada tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk bekerja dengan serius dan menangani dengan benar.
Ramadhan Di Tengah Covid-19, Jangan sampai chek point atau pemeriksaan kesehatan dibuat hanya dijadikan ajang seremonial saja atau cukup foto-foto lalu bubar atau formalitas saja. Demikian disampaikan Kominfo DPD Projo Jawatimur, Azhari Hasan, dalam.rilisnya, Sabtu (26/4/2020) pagi tadi.
“Berharap di hilir yaitu desa harus serius memutus rantai penyebaran pendemi virus corona ini, segera distribusikan BLT Desa Rp.600.0000 itu karena warga sudah sangat membutuhkan sebelum terjadi banyak kelaparan karena mereka sudah banyak tidak bekerja lagi, kalau tidak bencana baru bagi bangsa akibat terlambat cairkan BLT Desa Covid 19 itu,” tegas Azhari.
Kominfo Projo Jatim, Azhari ini juga mengaku pernah mendapati pos check point atau pemeriksaan kesehatan dalam keadaan kosong atau tidak ada petugas dan hanya menyisakan banner -banner himbauan.
“Sebab saya mendapatkan pos check point seperti itu, tapi ternyata tidak ada yang berjaga, bentuk pos jaga bener-bener cek pemeriksaan atau check point itu, jangan sampai hanya formalitas saja dan cukup foto-foto lalu bubar atau kepentingan SPJ Laporan saja,” katanya.
Azhari menambahkan desa harus bentuk pos jaga pemeriksaan kesehatan masing-masing gang, ini upaya penting putus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terkait dana yang dialokasikan sangatlah cukup besar 30 persen dari Dana Desa bahkan bisa mengajukan penambahan perubahan sampai 35 persen ini bencana besar,”tambahnya.
“Jadi tidak ada alasan desa -desa untuk tidak bergerak cepat, membuat pos-pos jaga. Kami minta kepada dinas terkait khususnya Pemerintahan Masayarakat Desa Provinsi Jawa Timur segera bertindak tegas kepada desa-desa yang tidak serius tekan penyebaran virus corona ini, putus rantai virus corona, jaga desa dan buat pos jaga, ajak kepolisian tingkatkan disiplin,” pungkasnya
Hal ini juga dibenarkan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang projo kabupaten Blitar, Haryono bahwa BLT DESA sampai minggu pekan akhir april ini belum di cairkan oleh desa-desa,” tegas Haryono
Haryono menambahkan Permendes tersebut melindungi rakyat yang langsung dari Presiden dalam bentuk dana sebesar Rp.600.000 sebulan selama 3 bulan berturu-turut selama pendemi virus korona ini, kemana desa ini??? Presiden sudah hadir dalam kebijakannya,” tambah Haryono
Masih kata haryono ini harus segera dicairkan rakyat sudah sangat membutuhkan, Presiden tidak main-main gelontorkan dana tekan penyebaran virus pendemi korona ini, terus desa tinggal melaksanakan mendata dan disetorkan ke PMD Pemda setempat, selesai apanya yang repot???,”
Dia menegaskan, jangan coba coba korupsi dana bantuan ini,seluruh mata warga dininta untuk ikut mengawasi dan segera melaporkan kepihak berwajib jika menenukan bukti yang cukup dan meminta kepada pihak desa dan kelurahan terbuka terkait data penerima bansos kata Haryono, SH, MH., saat ditemui awak media di ruang kerjanya hari ini. (Red)
No Responses